Kembali berulah, organisasi yang mengatasnakan sebagai bahgian dari perangkat Kerajaan Moronene Keuwia Rumbia rupanya dinyatakan telah dibekukan/didemisioner oleh Kerajaan Moronene Keuwia Rumbia sejak 2017 silam. Tindakan yang dilakukan Lembaga Adat Kerajaan Moronene (LAM), rupanya telah melakukan aksi di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulawesi Tenggara (Sultra) guna membatalkan proses hukum sebagai Tersangka yang sedang berjalan kepada Raja ke VIII versi LAM 4 Desmber kemarin. Yang pada akhirnya, digelarlah Konferensi Pers di Rumah Adat Moronene Keuwia Rumbia di Kelurahan Taubonto Minggu Malam 7 Desember 2025.
Meski begitu, organisasi LAM ini masih begitu eksis dan percaya diri, karena mungkin merasa memiliki dasar Hukum?. Baik di Administratif Pemerintahan (Konon sudah punya Akta Notaris), maupun dipihak Raja yang telah dilantik oleh gabungan Rumpun, dan atau Limbo Moronene. Yang diprakarsai oleh Lembaga LAM itu sendiri. Meskipun sebenarnya, penetapan Raja di Suku Moronene bukanlah dilantik, seperti pucuk pimpinana disuatu instansi pemerintahan, atau pemimpin di Dunia Politik. Melainkan dinobatkan karena sifatnya Jabatan itu secara Turun Temurun secara garis lurus (menganut Monarki Absolut), sperti pernyataan langsung dari para sesepuh Kerajaan Moronene Keuwia Rumbia, dan Pauno Rumbia ke VII sendiri, PYM. Apua Mokole Alfian Pimpie S.H., M. AP di Media ini sebelum-sebelumnya.
Sehingga melihat fenomena ini, dengan tersangkanya Raja ke VIII versi (LAM), Pauno Rumbia ke VII langsung mengeluarkan pernyataan tegas dengan dibuatnya MAKLUMAT yang dilengkapi dengan Tandatangan dan Stempel basah yang berbunyi sbb:
MAKLUMAT RAJA MORONENE XXXIII-PAUNO RUMBIA VII
Pada hari ini Tanggal Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempatdi Rumah Adat Moronene Keuwia-Rumbia (Raha Mpu’u) di Kelurahan Taubonto Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana, saya selaku Raja Moronene XXXIII-Pauno Rumbia VII, Ketua Majelis Tinggi Adat Kerajaan Moronene Keuwia (LAKM-KEUWIA) menyikapi kejadian pada tanggal 4 Desember 2025 di POLDA Sulawesi Tenggara yang dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan Lembaga Adat Moronene (LAM) maka kami perlu menegaskan beberapa hal:
1. Bahwa Kerajaan Moronene Keuwia Rumbia sejak pelantikan/penobatan Raja yang ke XXXIII pada Tahun 2012 dengan Gelar Pauno Rumbia VIl (PYM. APUA MOKOLE ALFIAN PIMPIE, SH., M.A.P) sampai saat ini tidak pernah terjadi pemilihan Raja Moronene apalagi pelantikan Raja Moronene yang baru. Kedepan bila mana terjadi pergantian Raja harus dari keturunan langsung dalam hal ini anak atau saudara kandung dari keturunan ALM. H. I Pimpie yang prosesnya disaksikan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Kerajaan-Kerajaan tetangga seperti saat Penobatan saya di Tahun 2012 yang dihadiri oleh Perwakilan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak H. Nur Alam, SE dan Bapak Bupati Bombana H. Tafdil, SE., M.Si Bersama seluruh perangkat dan beberapa Raja-Raja tetangga dari daerah lain.
2. Lembaga Adat Moronene (LAM) telah dinyatakan demisioner sejak 1 Oktober 2017 setelah terbentuknya Lembaga Adat Kerajaan Moronene Keuwia (LAKM).
3. Lembaga Adat Kerajaan Moronene Keuwia (LAKM-KEUWIA) mendukung penuh pihak Pemerintah Kabupaten Bombana, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pihak Penegak Hukum (APH/POLDA SULTRA) untuk melakukan tugas dan fungsi dengan sebaik- baiknya dan professional.
RAJA MORONENEMORONENE XXXII PAUNO RUMBIA VII
PYM. APUA MOKOLE ALFIAN PIMPIE, SH., M.A.P
Pada saat para Awak Media bertanya kepada Raja Moronene Keuwia Rumbia, PYM. Apua Mokle Alfian Pimpie, penguatan apa, atau atas dasar apa sehingga LAM sendiri yang telah dinon aktifkan, tapi masih eksis?,
Ketua Perangkat Kerajaan yang resmi, LAKM Keuwia Rumbia, Muhammad Kasim Dia, S.E dengan tegas mengatakan “Tidak tau”. Sebab, menurutnya, LAM itu sendiri sudah didemisioner/dinonaktifkan oleh lembaga tertinngi Kerajaan, dalam Hal ini Raja Moronene Keuwia Rumbia Pauno ke VII.
Jadi tegasnya, semua apa yang dilkukan LAM Hari ini, dan setelah dinonaktifkan, dinyatakan batal secara hukum Kerajaan. Karena Lembaga ini bernaung langsung dibawa Kerajaan, tapi, Raja sendiri sudah tidak mengakuinya. Alhasil, LAM yang dimaksud sudah tidak berlaku dan tidak ada urusan lagi dengan Kerajaan.
“Itu yang kita tidak tahu, itu apa dasarnya mereka masih mengatakan bahwa mereka masih aktif. Yang pasti dengan terbentuknya LAKM Keuwia Rumbia tahun 2017, maka LAM atau Lembaga Adat Moronene itu sudah dimisioner atau sudah dibubarkan. Tidak ada lagi hubungannya dengan kerajaan Moronene Keuwia dibawa kepemimpinan Pauno Rumbia ke-7, Paduka Yang Mulia Alfiann Pimpie. Kenapa itu LAM itu didimensionerkan, dan diganti dengan LAKM?, Karena dalam kegiatannya sudah melanggar anggaran dasar”, urai Mokole Muhammad Kasim Dia, yang juga merupakan Mokole Penyangga Kerajaan.
“Yang harusnya, setiap Lima Tahun menurut anggaran dasar, baik itu ketuanya itu dia lanjut maupun ada pergantian, harus dikukuhkan oleh Majelis Tinggi Adat dalam hal ini Raja Pauno Rumbia. Tapi tidak pernah dilakukan, dan dia berjalan sendiri menurut pemahaman Yunus NL (Ketua LAM). Sehingga kerajaan ini mengambil sikap untuk mendemensionerkan dan mengganti dengan terbentuknya LAKM 2017. Dan LAKM ini setelah lima tahun kemudian, 2022, sesuai anggaran dasar, dilakukan perubahan. Telah dilakukan perubahan struktur kepengurusan sampai hari ini. Jadi LAM itu tidak ada lagi hubungannya dengan Kerajaan Moronene Keuwia Rumbia”, tegas Mokole Kasim.
Ditambah lagi, Sekretris Jenderal (Sekjen) Kerajaan LAKM Keuwia Rumbia yang ikut serta dalam Konferensi Pers ikut angkat bicara. Mokole Gufran Kapita ST., pun ikut angkat bicara saat Konferensi Pers semalam.
“Hingga hari ini, tidak ada Raja lain yang diakui pemerintah Daerah Kabupaten Bombana ini selain PYM. Apua Mokole Alfian Pimpie S.H., M.AP. Terbukti, segala urusan yang terkait dengan kerajaan, selalu komunikasinya kepada Yang Mulia Raja. Belum lagi pada saat Prosesi Sakral yang telah kita lakukan bulan kemarin, Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD Bombana, yang jelas seluruh Forkopimda hingga Raja tetangga, semuanya menghadiri kegiatan kita di Rumah Adat ini. Belum lagi dalam acara Nasional, Raja selalu diundang bahkan berfoto langsung dengan Presiden Joko Widodo kala itu. Jadi, saya kira semua jelas ya”, tegas Gufran.
Sebagai kesmimpulan, Pauno Rumbia ke VII, Raja ke XXXIII PYM Apua Mokole Alfian Pimpie yang juga saat ini masih aktif sebagai Kepala Dinas Perpustakan Kabupaten Bombana mengimbau kepada seluruh Masyarakat Moronene dimanapun berada, agar jangan lagi mempercayai keabsahan LAM.
Kaerana menurut PYM, Lembaga itu bukan lagi bagian dari organisasi Kerajaan yang resmi setelah dibentuknya kepengurusan LAKM Keuwia yang baru.
“Jadi saya harapkan kepada seluruh masyarakat adat Moronene untuk tidak mudah terprovokasi dengan adanya isu-isu yang beredar bahwa ada Raja Kedelapan. Karena Raja Kedalapan itu tidak pernah ada. Tidak ada. Tidak ada Pauno Rumbia Kedalapan. Karena “Trah” Pauno Rumbia itu adalah Trah kami.
“Yang mana dari Sangia Niwehi/Pauno Rumbia I, (Kakek Buyut), hingga turunanannya seperti Almarhum Ayanda Saya (PYM. Apua Mokole Sangia Rumbia) Pauno Rumbia V seturunnya sampai pada saya, Pauno Rumbia ke VII, Itu jelas turunannya dan itu ada dasarnya. Ada stambuk yang bisa menjelaskan secara konkret, secara nyata”, tegas PYM. Apua Mokole Alfian I Pimpie.
Hadir saat Konferensi Pers, PYM. Apua Mokole Alfian Pimpie SH., M.AP, Mokole Muhammad Kasim Dia, S.E (Ketua LAKM?Mokole Penyangga), Mokole Gufran Kapita. ST (Sekjen LAKAM), Mokole Achmad Nompa, S.IP (Tuko Wonua Tangkeno/Mokole Penyangga), Jumahir Nompo, S. IP (Ketua Tamalaki Pu’u Wonua), Sunaris Langga, S. Sii (Penasihat Tamalaki Pu’u Wonua), Aksan SH ( Sekretaris Tamalaki Pu’u Wonua), dan R. Muhalis (Tamalaki).
