OPINI: Oleh Kasra Jaru Munara
Wonuabombana.id – Polemik terkait dualisme klaim Raja Moronene Keuwia kembali memanas dalam beberapa hari terakhir. Dua kubu yang saling menegaskan legitimasi adatnya kini Kembali memantik polarisasi di tingkat akar rumput, meciptakan peta konflik di lingkungan keluarga kerajaan, serta menciptakan ketegangan sosial yang tidak produktif bagi masa depan masyarakat Moronene.
Sejumlah tokoh adat, akademisi, dan pemerhati budaya menilai bahwa perdebatan tentang siapa yang paling berhak menyandang gelar Raja justru mengaburkan persoalan yang jauh lebih mendesak seperti melemahnya persepsi terhadap nilai-nilai budaya, bahasa Moronene yang mendekati kepunahan, dan tantangan sosial ekonomi masyarakat Moronene yang kian termarjinalkan.
Bahasa dan Seni Budaya Moronene di Ambang Kepunahan
Dalam dua dekade terakhir, jumlah penutur aktif Bahasa Moronene menurun drastis. Banyak anak muda Moronene tidak lagi mampu berbahasa ibu mereka. Bahkan, sebagian besar generasi baru tidak lagi memahami simbol-simbol budaya yang dulu menjadi penanda identitas kolektif. Pemahaman dan diskusi tentang simbol-simbol budaya perlu lebih sering dilakukan agar kasus “rapa dara” tidak terulang kembali.
“Kita sibuk memperdebatkan siapa raja, tetapi lupa bahwa bahasa dan budaya kita sedang hilang satu per satu”
Laporan 2023 menyebut penutur aktif Bahasa Moronene didominasi usia 50+; anak muda banyak tidak memakai Moronene. Bahkan menurut rilis berita tanggal 15 September 2025 oleh media Tegas.Co menyebutkan “Riset Bahasa Moronene di Ujung Tanduk: Identitas Budaya Bombana yang Terancam Hilang”. Berdasarkan hasil simulasi dengan pendekatan Model Intergenerational Transmission (Fisherman, 1991), dengan kondisi saat ini, jumlah penutur Bahasa Moronene menunjukkan potensi masuk ke fase bahasa sangat terancam (critically endangered). Pada tahun 2050 diperkirakan kehilangan penutur fasih bahkan Bahasa Moronene hanya akan dipakai dalam konteks ritual adat atau seremoni budaya saja, bukan dalam komunikasi sehari-hari.
Lembaga Adat Diingatkan: Kembalilah pada Fungsi Utama, Bukan Sekadar Sengketa Tanah
Di tengah memanasnya polemik, muncul kritik bahwa lembaga adat terkesan hanya aktif ketika menyangkut persoalan tanah warisan. Padahal, lembaga adat memiliki mandat yang jauh lebih luas: menjaga nilai budaya, mencerdaskan generasi baru, memperkuat pranata sosial, serta memastikan keberlanjutan identitas Moronene.
“Lembaga adat seharusnya berdiri sebagai penjaga moral dan budaya, bukan terjebak dalam konflik partisan atau sengketa kepentingan”
Fokus Kolektif: Perkuat Jati Diri Moronene
Dualisme ini tidak akan berakhir bila masing-masing pihak terus bersikukuh pada keabsahan historis tanpa memikirkan dampak sosialnya. Pembangunan identitas dan kesejahteraan Moronene jauh lebih penting daripada sengketa simbol kekuasaan. Beberapa agenda mendesak yang perlu segera dilakukan secara Bersama, yaitu:
- Revitalisasi Bahasa Moronene melalui kurikulum sekolah dan komunitas belajar.
- Program pelestarian seni budaya, termasuk pendokumentasian, festival budaya, dan regenerasi seniman.
- Penguatan sosial ekonomi masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan yang kian terpinggirkan.
- Reformasi peran lembaga adat, agar kembali pada fungsi pengayoman, bukan hanya penyelesaian konflik tanah.
- Dialog adat yang inklusif dan independen untuk merumuskan mekanisme penyatuan kembali Kerajaan Moronene Keuwia.
Dua Raja, Dua Kerajaan: Solusi Terbaik untuk Kebaikan Bersama
Kerajaan yang diperdebatkan tidak akan memiliki makna apa pun bila rakyatnya kehilangan bahasa, kehilangan budaya, dan kehilangan kesempatan untuk maju. Untuk itu, keabsahan kedua kubu Raja tidak usah diperdebatkan. Fenomena dualisme tidak hanya terjadi di Kerajaan Moronene tetapi juga di beberapa Kerajaan/Kesultanan di Nusantara. Di Kesultanan Buton pun terjadi dualisme, ada dua Sultan yang naik tahta. Biarlah nanti masyarakatnya yang menilai, mana yang mendatangkan manfaat dan mampu bekerja untuk menangani masalah-masalah mendesak.
Penutup: Saatnya Masyarakat Moronene bangkit mengejar ketertinggalan.
Polemik pewaris tahta hanya menguras energi kolektif. Sengketa gelar tidak akan menyelamatkan kita. Namun jati diri Moronene, bahasa, budaya, dan persatuanlah yang akan menentukan apakah Moronene tetap hidup atau perlahan menghilang dari sejarah.
Saatnya semua pihak—adat, keluarga kerajaan, pemerintah daerah, dan masyarakat—kembali duduk bersama, mengutamakan kepentingan besar: melestarikan identitas dan memperjuangkan masa depan Moronene.
