Dari 17 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Alhamdulillah 6 diantranya berhasil menurunkan angka Stuntingnya. Dan Kabupaten Bombana, adalah salah satunya ungkap Darwin Ismail sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) setempat usai mengikuti Upacara dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Kamis, 2 Mei 2024 di depan Halaman Kantor Bupati Bombana.
Yang mana sebelumnya, Tahun2023 kemarin, angka Stunting di Wonua ini sebesar 35,3 persen. Dan kini turun menjadi 30,4 persen sambungnya. Ini berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI).
Angka penurunana ini urai Darwin, setelah Dinas yang dipimpinnya di Evaluasi atau diudit kinerja Stunting oleh BPK. Sebab, dalam menangani Stunting, bukanlah kerja Parsial-parsial, melainkan harus kerja Tim. Karena ini sudah dibentuk oleh Bupati, dalam hal ini Tim Penurunan Angka Stunting Kabupaten Bombana.
“Yang terlibat disitu adalah semua OPD sebanyak 18 OPD. Dalam hal ini yang terlibat sebagai stakeholder. Dengan kemudian hasil evaluasi kemarin, kita mengikuti rekomendasi BPK dan BPKP yang melakukan evaluasi kemarin, Ahamdulillah kita bekerja totalitas semua OPD yang terlibat, baik itu yang tugasnya sebagai spesifik, maupun yang sensitif bekerja All out, Alamduillah kita mendapatkan hasil 4,9 persen penurunannya”, ungkapnya.
Dengan capaian ini, Darwin berharap, tetap berangkat dari persoalan, memahami tugas dan fungsinya. “Jangan pernah kita pernah katakan bahwasanya Stunting itu hanya Tugas Kesehatan. Karena kalau kita berbicara konvergensi Stunting, itu 30 persen saja tugas kesehatan. Selebihnya itu dari 18 -70 persen dibagi. Jadi harus All out semua 18 OPD yang terlibat”, pintanya.
Begitu pula dengan masyarakat Bombana pada umumnya, Kadiskes Bombana juga kembali berpesan, dalam membantu mencegah Stunting, agar rajinlah datang Posyandu.
Bahkan dia optimis, bila Angka Stunting ini bisa di tentukan sendiri dengan cara By Name, By Address. “Kita bisa tentukan angka Stunting di Kabupaten Bombana dengan cara mandiri. Dan itu di akui oleh Negara. Cuma persoalannya Hari ini, kita tidak dipercaya angka itu, karena kunjungan Posyandu kita hanya 59 persen”, paparnya.
Sehingga lanjut Darwin, Kepala Desa diharapkan harus All out juga. Mengundang mereka (Masyarakat) untuk datang posyandu. Karena Posyandunya gratis. Sebab, salah satu OPD yang terlibat, adalah termasuk Pemerintah Desa pungkasnya.
