Wonuabombana.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bombana melalui Badan Kepegawaian Daerah Setempat (BKPSDM) Muslikh selalu Kepala Badan (Kaban) saat ditemui di Ruang kerjanya Rabu (4/3/2026), dengan tegas membantah adanya rumor yang berkembang bahwasanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Paruh Waktu (PPP PW R4) yang akan diterima Pemda hanyalah 500 orang.
Rumor itu berkembang sejak Pemda Bombana menunjuk BKPSDM sendiri yang dibantu oleh Inspektorat untuk melakukan pendataan ulang, sekaligus memvalidasi semua data PPPK PW utamanya kategori R4. Apakah benar-benar telah mengabdi selama lebih kurang 2 tahun sebelum pendaftaran di 2024 kemarin, atau tidak?.
“Kami hanya turun mau melihat dan memastikan, betul nggak itu PPPK PW R4 itu, secara data memenuhi syarat”, tegas Muslikh kepada awak media ini.
Saat ditanya untuk diperjelas perihal rumor yang berkembang bahwa nantinya Pemda Bombana hanya mampu mengambil PPK PW R4 500 orang dari total keseluruhan berkisar 1200 orang, Muslikh kembali menegaskan sampai saat ini tidak ada penyampaian dari pimpinan (Bupati) terkait hal itu.
“Tidak ada pernyataan seperti itu. Artinya apapun hasilnya nanti, nanti dilihat keputusannya pimpinan setelah kami mencocokan dulu data yang kami dapatkan, dengan inspektorat. Nanti kalau sudah cocok, barulah kami menghadap ke Bupati untuk selanjutnya di agendakan rapat bersama. Termasuk BKD selaku instansi yang berwenang soal penggajian”, bebernya kembali.
Menjawab kembali pertanyaan publik kenapa nanti setelah pelantikan barulah turun pemeriksaan validasi?, mantan Kepala Kominfo ini lanjut menuturkan kalau pendaftaran kemarin dikejar waktu. Sehingga untuk meminta semua persyaratan seperti Pembagian tugasnya dimana, Tempat yang bersangkutan mengabdi, daftar honornya, dan SK sejak mengabdi, tidak diikutkan. Hanya yang diminta SK pengabdian. Dimana itu bisa saja di manipulatif sambungnya.
Adapun tahapan pemeriksaan bagi seluruh PPPK PW R4, yang diagendakan selama dua Minggu selama hari kerja, kata Muslikh, tahapannya sudah diangka 99.99 persen selesai. Tinggal 1-2 Dinas saja yang belum.
Agenda untuk mencocokan data temuan dilapangan, kata Muslikh, dijadwalkan Rabu (4/3) kemarin kalau tidak ada halangan akan segera duduk bersama Inspektorat untuk mencocokkan data yang diperoleh di lapangan seperti apa.
Sekedar informasi, total keseluruhan PPPK PW di Bombana, setelah di gabung R2, R3, dan R4, sebanyak 2106 orang. Dan, untuk R2 juga R3, alokasi penggajiiannya sudah ada. Hanya R4 yang belum jelas. Ditambah selain karena uang terbatas karena faktor efisiensi, seluruh peserta PPPK PW di Bombana, telah menandatangani surat perjanjian bermaterai Rp10.000 untuk tidak menuntut gaji, asalkan di luluskan dulu dengan mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
Hingga berita ini ditayangkan, pewarta media ini telah berkunjung ke kantor BKD untuk mengkonfirmasi alokasi anggaran untuk PPPK PW R2, dan R3 yang dimaksud. Sebenarnya berapa nanti besaran yang akan mereka terima. Sekaligus akan menanyakan perihal PPPK PW R4, apakah tidak akan mendapatkan honor karena efisiensi?, juga sesuai pernyataan mereka yang telah di Tanda Tangani untuk tidak menuntut gaji. Namun, kepala BKD lagi tidak berada di kantor kata stafnya. Dan berusaha dihubungi via whatsapp belum ada tanggapan.
Penulis: Sumardin, Editor: Admin.
