Beranda OPINI Mengapa Suku Moronene Sering Dilecehkan?

Mengapa Suku Moronene Sering Dilecehkan?

0

OPINI: Oleh Kasra Jaru Munara

Wonuabombana.id – Setiap kali muncul kasus pelecehan terhadap suku Moronene, perhatian publik hampir selalu tertuju pada hal-hal di permukaan: siapa pelakunya, apa ucapannya, dan kapan aksi protes akan digelar. Namun jarang yang berhenti sejenak untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa kasus seperti ini terus berulang? Pertanyaan inilah yang seharusnya menjadi perhatian utama.

Perlu disadari bahwa pelecehan terhadap suatu suku tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik. Ia lebih sering bekerja sebagai kekerasan simbolik—melalui stigma, stereotip, dan pelabelan yang tampak “wajar” karena telah lama dinormalisasi. Tidak jarang, tindakan pelecehan bermula dari persoalan pribadi. Namun ketika ia bersentuhan dengan identitas kolektif, persoalan tersebut dapat dengan cepat berubah menjadi sentimen kesukuan yang diperbesar dan diamplifikasi di ruang digital.

Fenomena Gunung Es

Banyak bentuk pelecehan tidak pernah muncul ke permukaan karena dianggap biasa, ditertawakan bersama, atau bahkan disimpan sebagai rasa malu. Candaan merendahkan, pelabelan “tertinggal”, hingga cara pandang yang mempermalukan sering tidak dilaporkan, tidak diprotes, dan akhirnya diterima sebagai bagian dari keseharian. Dalam kondisi seperti ini, baik pelaku maupun korban kerap tidak sepenuhnya menyadari bahwa yang terjadi adalah pelecehan.

Dalam konteks Moronene, menurut penulis, persoalannya bukan terletak pada karakter atau budaya masyarakatnya. Akar masalahnya jauh lebih dalam dan bersifat struktural. Kasus-kasus pelecehan yang muncul ke permukaan seharusnya dibaca sebagai gejala, bukan sebagai inti persoalan. Ada sejumlah penyebab utama yang saling berkaitan dan membuat pelecehan terhadap orang Moronene terus berulang.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan pihak mana pun, melainkan sebagai bahan refleksi sosial dan pijakan untuk langkah-langkah pencegahan. Upaya aksi lapangan dan langkah hukum yang dilakukan oleh organisasi-organisasi yang mewakili identitas Moronene sudah tepat. Namun di saat yang sama, langkah-langkah preventif juga penting agar masyarakat Moronene tidak selalu diposisikan sebagai pihak yang semata-mata reaktif dan emosional.

Untuk mencegah pelecehan yang berulang, diperlukan keberanian untuk menengok bagian gunung es yang tersembunyi—akar persoalan yang selama ini jarang dibicarakan, bahkan sering dihindari karena dianggap sensitif atau memalukan.

Minimnya Representasi Publik dan Narasi Sejarah yang Merugikan

Moronene jarang hadir sebagai subjek yang utuh di ruang publik. Nama, sejarah, bahasa, dan budayanya sangat minim tampil dalam media, buku, film, atau diskusi publik yang luas. Ketika pun muncul, sering kali hanya dalam bentuk potongan berita, cerita yang tidak utuh, label singkat, atau gambaran sepihak.

Ketika sebuah suku jarang menceritakan dirinya sendiri, orang lain akan melakukannya. Dan hampir selalu, cerita itu tidak sepenuhnya adil.

Sejarah Moronene lebih banyak dituturkan oleh pihak luar dan tidak jarang menggunakan sudut pandang yang merugikan. Moronene sering muncul sebagai catatan pinggiran—bukan sebagai pelaku utama sejarahnya sendiri. Akibatnya, narasi lama terus diulang dan diwariskan, seperti cap “tertinggal”, “sulit bersatu”, atau “ekonominya lemah”.

Narasi inilah yang perlahan membentuk persepsi publik dan pada akhirnya menjadi pembenaran sosial atas sikap meremehkan.

Kepemimpinan Adat yang Lemah di Ruang Publik

Adat Moronene sesungguhnya memiliki nilai dan martabat yang kuat. Namun tantangan hari ini bukan hanya menjaga adat di ruang internal, melainkan menghadirkannya secara bermakna di ruang publik. Kondisi kepemimpinan adat yang terfragmentasi, sibuk dengan konflik internal, atau tidak mampu berbicara dengan satu suara menyebabkan wibawa kolektif ikut melemah.

Kelompok yang tidak memiliki kepemimpinan simbolik yang jelas akan mudah dipersepsikan sebagai kelompok yang tidak solid. Dalam kondisi seperti ini, pelecehan sosial mudah muncul—bukan karena adatnya lemah, melainkan karena tidak ada otoritas yang tegas dan konsisten dari para elit untuk membela martabat kolektif Moronene di hadapan publik.

Marginalisasi Struktural yang disalahkan ke Budaya

Ketertinggalan ekonomi dan infrastruktur di wilayah Moronene sering kali dipahami secara keliru sebagai kegagalan budaya. Muncul anggapan bahwa masyarakatnya malas, tidak mau maju, atau tidak mampu mengelola diri. Padahal, banyak persoalan bersumber dari akses yang tidak setara: pendidikan, kesempatan kerja, peluang ekonomi (sumber daya/modal usaha) dan partisipasi politik.

Ketika masalah struktural disederhanakan menjadi soal mentalitas, budaya dijadikan kambing hitam. Cara pandang ini bukan hanya keliru, tetapi juga melanggengkan pelecehan, karena ketimpangan dianggap wajar dan “sudah seharusnya begitu”.

Inferioritas Kolektif: Saat Rendah Diri Menjadi Warisan

Ketika orang Moronene sendiri mulai malu menyebut identitasnya, enggan menggunakan bahasanya, atau merasa harus menjadi “orang lain” agar dihargai. Namun, yang paling berbahaya adalah inferioritas kolektif (rasa rendah diri atau tidak mampu) yang tumbuh dari dalam baik secara perorangan maupun komunitas.

Dalam kontentasi politik misalnya, seringkali terjadi sindiran atau ejekan terhadap orang-orang Moronene yang ingin maju sebagai calon anggota legislatif atau kepala daerah yang dianggap tidak punya modal finansial. Ironisnya, sindiran seperti ini datang dari kalangan masyarakat Moronene sendiri. Bahkan kata “citasi” yang seharusnya memiliki makna “masih kita” diparodikan menjadi satire terselubung.

Di titik ini, pelecehan tidak lagi membutuhkan pelaku eksternal. Ia sudah bekerja secara otomatis—diturunkan perlahan dari satu generasi ke generasi berikutnya, menjadi bagian dari cara pandang terhadap diri sendiri.

Penutup

Kasus pelecehan yang muncul ke permukaan hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya, ada persoalan representasi, kepemimpinan, ketimpangan struktural, dan inferioritas kolektif yang selama ini jarang dibicarakan.

Selama Moronene tidak hadir sebagai subjek—dalam narasi, kepemimpinan, dan ruang publik—stigma akan terus hidup. Karena itu, diperlukan upaya serius untuk merestorasi nilai dan memperkuat identitas Moronene secara berkelanjutan. Bukan sekadar gimmick atau jargon sporadis, melainkan langkah strategis yang berani menyentuh akar persoalan yang tersembunyi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here