Kepala Dinas Pertanian (Kadistan) Kabupaten Bombana, Muhammad Siarah mengucapkan terima kasih atas Masukan, Bimbingan, dan Arahan yang sangat bermanfaat kepada Kepala Ombudsman perwakilan Sultra dan Tim yang telah menyumbangkan waktunya untuk datang ke Dinas Pertanian Kabupaten Bombana.
Muhammad Siarah berharap, dengan adanya kunjungan ini, maka pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, kedepannya akan semakin baik dan berkualitas. Di Dinas Pertanian ada beberapa pelayanan diantaranya, pelayanan rekomendasi BBM bersubsidi, Pelayanan Kesehatan Hewan peliharaan, Asuransi Usaha Tani Ternak/Padi. Dalam menerima kunjungan tersebut, Kadistan Bombana didampingi oleh Sekertaris, Kepala Bidang Penyuluhan, Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, KJF serta staf.
Seperti diketahui, Kepala Ombudsman Perwakilan Sultra, Mastri Susilo didampingi salah satu asisten Ombudsman RI, pada hari ini Selasa 6 Februari 2024, berkunjung ke Dinas Pertanian Kabupaten Bombana guna melakukan observasi Pelayanan Publik pada Dinas Pertanian Kabupaten Bombana.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Ombudsman Perwakilan Sultra bersama Tim berkeliling meninjau sarana dan prasarana serta memeriksa jenis-jenis pelayanan publik di Dinas Pertanian Kabupaten Bombana.
Kepala Ombudsman Perwakilan Sultra menerangkan bahwa pelayanan publik yang berkualitas perlu memperhatikan beberapa aspek diantaranya adalah Kebijakan pelayanan, Profesionalisme, SDM, Sarana dan Prasarana, Sistem informasi pelayanan publik, Mekanisme konsultasi, dan pengaduan serta inovasi pelayanan publik.
Selanjutnya, Mastiro juga menyampaikan bahwa inovasi-inovasi pelayanan publik berbasis Teknologi yang bertujuan mempercepat proses layanan, juga harus tepat sasaran. Dengan memahami secara geografis masyarakat penerima layanan, sehingga nantinya inovasi-inovasi tersebut dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat dan output yang diberikan benar-benar dapat memuaskan para penerima layanan.
Selain itu, ia kembali berpesan bahwa survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) dan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) terhadap pelayanan publik yang diberikan juga harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Karena dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan bahan evaluasi apakah pelayanan publik yang diberikan, sudah cukup baik dan berkualitas.
Dikutip Dari PPID Dinas Pertanian Kabupaten Bomban.
